Kupang, Senin 6 Juli 2026
_istana netizen com_
Politisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Leopold Therik, mengajak publik merefleksikan arah pembangunan nasional lewat pertanyaan tajam: “Koperasi atau Komando Operasi?”
LEOPOLD TERICK
Menurut Leopold, pertanyaan itu bukan tuduhan, melainkan ajakan berpikir kritis di tengah rangkaian kebijakan yang melibatkan TNI di sektor sipil.
1. Bayang-bayang Reformasi 1998
Leopold mengingatkan, Reformasi 1998 jadi tonggak penting supremasi sipil dan pengembalian TNI ke fungsi pertahanan. Hampir tiga dekade berlalu, muncul diskusi: apakah Indonesia sedang menyaksikan perluasan peran militer ke berbagai sektor sipil?
2. Rangkaian Kebijakan yang Jadi Sorotan
Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam program ketahanan pangan, pelatihan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembekalan pejabat pemerintahan, hingga penempatan purnawirawan dan personel aktif di jabatan strategis. Bagi pemerintah, ini dipandang sebagai upaya mempercepat pembangunan lewat disiplin dan kepemimpinan militer.
Namun di sisi lain, rangkaian itu memunculkan tafsir: apakah birokrasi negara makin berorientasi pada pola komando?
3. Koperasi: Musyawarah vs Instruksi
Koperasi, kata Leopold, sejak awal dirancang sebagai organisasi ekonomi rakyat berbasis musyawarah, kesetaraan anggota, dan demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Kekuatannya lahir dari partisipasi, bukan instruksi.
“Ketika pembinaan koperasi melibatkan pendekatan identik dengan kedisiplinan militer, muncul kekhawatiran karakter koperasi bisa bergeser jika prinsip demokrasi internal tidak dijaga,” tulisnya.
Ia menegaskan, kekhawatiran itu bukan menolak disiplin, tapi mengingatkan tiap institusi punya karakter dan fungsi berbeda.
4. Tantangan Besar vs Koridor Konstitusi
Leopold mengakui Indonesia menghadapi tantangan: ketahanan pangan, birokrasi lamban, korupsi, dan lemahnya koordinasi. Pemerintah berhak mencari model kerja efektif.
“Persoalannya bukan pada niat mempercepat pembangunan, melainkan bagaimana percepatan itu tetap dalam koridor konstitusi, supremasi sipil, dan tata kelola demokratis,” tegasnya.
5. Demokrasi Bukan Penghambat
Ia menekankan demokrasi bukan penghambat pembangunan. Sebaliknya, demokrasi memastikan pembangunan berjalan dengan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan hukum.
“Efisiensi tidak boleh mengurangi ruang kritik, partisipasi masyarakat, maupun independensi institusi sipil.”
6. Desakan Transparansi dan Penguatan Sipil
Karena itu, Leopold mendesak pemerintah menjelaskan terbuka batas keterlibatan militer di urusan sipil. Transparansi akan mengurangi spekulasi dan memperkuat kepercayaan publik. Di saat sama, kapasitas birokrasi sipil harus terus diperkuat agar tak bergantung pada institusi lain.
Penutup: Jaga Keseimbangan
“Pertanyaan ‘Koperasi atau Komando Operasi?’ adalah ajakan merefleksikan arah pembangunan nasional,” tutup Leopold.
Bangsa ini butuh pemerintahan cepat, disiplin, dan efektif. Tapi juga butuh jaminan bahwa percepatan tidak menggeser prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil yang diperjuangkan dengan biaya sejarah tak sedikit.
“Keberhasilan negara tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia bergerak, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kebebasan demokrasi. Itulah tantangan besar Indonesia hari ini.”
—
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan opini pribadi Leopold Therik. _istana netizen com_ memuatnya sebagai bagian dari ruang diskusi publik.
Penulis / Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
