Jakarta, Istana Netizen, Com, Senin 8 Juni 2026 – Pengamat Rudi Sinaba mengingatkan bahaya “kronigarki” yang menggerus meritokrasi di tubuh negara. Lewat tulisannya yang diunggah Minggu 7 Juni 2026, Rudi membedah bagaimana relasi dan modal kini lebih menentukan jabatan strategis ketimbang kompetensi.
Idealnya Jabatan Publik Berbasis Meritokrasi
Rudi membuka analisisnya dengan menyebut standar negara modern.
“Salah satu indikator penting kualitas sebuah negara modern adalah bagaimana negara tersebut memilih dan menempatkan orang-orang dalam jabatan strategis. Dalam teori administrasi publik, jabatan publik idealnya diberikan berdasarkan meritokrasi, yaitu kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapasitas profesional,” tulisnya.
Kronisme Berkembang Jadi Kronigarki
Namun, realitas politik jauh berbeda.
“Di banyak negara berkembang, termasuk yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi, muncul gejala yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai kronisme, yaitu kecenderungan memberikan akses terhadap jabatan, proyek, dan sumber daya negara kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan,” jelas Rudi. “Ketika kronisme berkembang secara sistemik dan berkelindan dengan konsentrasi kekuasaan ekonomi maupun politik, lahirlah suatu fenomena yang secara satir dapat disebut sebagai kronigarki: perpaduan antara kroni dan oligarki.”
Legitimasi Pengangkatan Bergeser ke Loyalitas
Bagi Rudi, inti masalah kronigarki bukan sekadar siapa dapat jabatan.
“Kronigarki bukan sekadar persoalan siapa memperoleh jabatan. Masalah utamanya terletak pada bergesernya dasar legitimasi pengangkatan pejabat. Kompetensi perlahan kehilangan posisi sentralnya, sementara loyalitas politik dan kedekatan personal memperoleh nilai yang semakin dominan,” tegasnya.
Kronigarki Bekerja Lewat Jaringan Kedekatan
Ia mendefinisikan kronigarki lebih rinci.
“Istilah kronigarki dalam tulisan ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika oligarki tidak lagi bekerja semata-mata melalui konsentrasi modal dan kekuasaan ekonomi, tetapi juga melalui jaringan kedekatan personal, loyalitas politik, hubungan keluarga, relasi bisnis, serta ikatan patronase yang mengelilingi pusat kekuasaan,” tulis Rudi. “Dalam kronigarki, akses terhadap jabatan dan sumber daya publik tidak selalu ditentukan oleh kapasitas terbaik yang tersedia, melainkan oleh posisi seseorang dalam lingkaran kedekatan tersebut.”
Beroperasi di Balik Legalitas Formal
Menurut Rudi, kronigarki lebih sulit dikenali dibanding oligarki klasik.
“Berbeda dengan oligarki klasik yang bertumpu pada dominasi kelompok elite ekonomi, kronigarki memiliki karakter yang lebih lentur dan sulit dikenali. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk pelanggaran hukum yang kasat mata, melainkan bekerja melalui mekanisme yang secara formal tampak sah dan prosedural,” paparnya. “Pengangkatan pejabat tetap dilakukan melalui keputusan resmi, proses seleksi tetap berlangsung, dan institusi tetap berjalan. Namun pada saat yang sama, publik sering merasakan bahwa hasil akhirnya cenderung mengarah pada kelompok orang yang itu-itu juga.”
Publik Nilai Afiliasi, Bukan Kapasitas
Dampaknya, penilaian publik ikut bergeser.
“Dalam situasi demikian, masyarakat tidak lagi menilai seseorang berdasarkan kapasitasnya, melainkan berdasarkan afiliasinya,” ungkap Rudi.
“Pertanyaan publik pun berubah. Yang semula berbunyi: ‘Apakah orang ini mampu menjalankan tugasnya?’ bergeser menjadi: ‘Orang ini sebenarnya dekat dengan siapa?’”
Kedekatan Jadi Masalah Saat Kalahkan Kompetensi
Rudi tidak anti terhadap kedekatan politik.
“Secara teoritis, kedekatan politik bukanlah sesuatu yang otomatis salah. Dalam sistem demokrasi, setiap pemerintahan tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap program yang akan dijalankan,” tulisnya.
“Namun persoalan muncul ketika kedekatan berubah menjadi faktor dominan yang mengalahkan pertimbangan kompetensi dan integritas. Pada titik itu, jabatan publik tidak lagi dipersepsikan sebagai amanah negara, melainkan sebagai bentuk distribusi hadiah politik.”
Empat Konsekuensi Serius Kronigarki
Fenomena ini membawa risiko nyata.
“Pertama, kualitas tata kelola pemerintahan berpotensi menurun karena proses seleksi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kemampuan profesional,” kata Rudi.
“Kedua, pengawasan internal menjadi lemah karena hubungan personal sering kali menciptakan konflik kepentingan. Ketiga, budaya kritik berangsur-angsur tergantikan oleh budaya loyalitas. Dan keempat, peluang terjadinya korupsi meningkat karena jaringan kekuasaan cenderung saling melindungi.”
Skeptisisme Publik Lahir dari Pengalaman Kolektif
Akibatnya, publik jadi skeptis sejak awal.
“Tidak mengherankan jika dalam kondisi seperti itu masyarakat mulai memandang setiap pejabat baru dengan skeptisisme. Bahkan sebelum seseorang bekerja, publik telah lebih dahulu menelusuri hubungan politik, kedekatan personal, afiliasi bisnis, atau keterkaitannya dengan kelompok penguasa,” jelas Rudi.
“Fenomena ini sebenarnya bukan semata-mata bentuk sinisme publik. Dalam perspektif sosiologi politik, sikap tersebut sering lahir dari akumulasi pengalaman kolektif yang berulang.”
Menggerus Modal Sosial Kepercayaan
Pada tahap lanjut, kronigarki merusak kepercayaan. “Pada tahap tertentu, kronigarki menghasilkan dampak yang lebih berbahaya daripada sekadar inefisiensi birokrasi. Ia menggerus modal sosial berupa kepercayaan publik,” tulis Rudi. “Rakyat mulai kehilangan keyakinan bahwa kerja keras, prestasi, dan kapasitas merupakan jalan menuju posisi strategis. Sebaliknya, mereka melihat akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh jaringan, relasi, dan kedekatan.”
Generasi Muda Tak Lagi Incar Kompetensi Terbaik
Jika dibiarkan, dampaknya ke masa depan.
“Jika persepsi seperti ini terus berkembang, maka meritokrasi akan kehilangan daya tarik sosialnya. Generasi muda tidak lagi terdorong untuk menjadi yang terbaik, melainkan terdorong untuk menjadi yang terdekat,” tegasnya.
Ancaman: Negara Berbasis Jaringan, Bukan Institusi
Rudi menyebut ini ancaman terbesar.
“Di sinilah letak ancaman terbesar kronigarki. Ia tidak hanya merusak kualitas pemerintahan hari ini, tetapi juga merusak budaya politik masa depan. Sebab ketika kedekatan menjadi mata uang utama dalam distribusi kekuasaan, negara perlahan bergerak dari pemerintahan berbasis institusi menuju pemerintahan berbasis jaringan,” paparnya.
Negara Sehat Butuh Loyalitas pada Konstitusi
Ia membandingkan dua model negara
“Negara yang sehat membutuhkan loyalitas terhadap konstitusi, hukum, dan kepentingan publik,” tulis Rudi.
“Sebaliknya, negara kronigarki cenderung menempatkan loyalitas kepada kelompok sebagai syarat utama memperoleh akses kekuasaan.”
Pertanyaan Mendasar: Sistem Terbuka atau Lingkaran Tertutup
Karena itu, debat soal kronisme sangat fundamental.
“Karena itu, perdebatan mengenai kronisme sesungguhnya bukan sekadar perdebatan tentang siapa yang menduduki jabatan tertentu,” kata Rudi.
“Perdebatan tersebut menyangkut pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Apakah negara ini sedang dikelola oleh sistem yang terbuka bagi talenta terbaik, atau oleh lingkaran kekuasaan yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kedekatan?”
Keadilan dan Kesempatan Setara Tentukan Nasib Demokrasi
Rudi menutup dengan peringatan sejarah.
“Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan kualitas demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara,” tulisnya.
“Sebab sejarah menunjukkan bahwa negara tidak runtuh hanya karena kekurangan sumber daya. Banyak negara justru melemah ketika rakyat kehilangan keyakinan bahwa institusi publik masih bekerja berdasarkan keadilan, kompetensi, dan kesempatan yang setara bagi semua warga negara.”
Penulis / Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
