ISTANA NETIZEN.com, MANGGARAI TIMUR – Video Camat Lamba Leda Utara yang beradu argumen dengan petugas penanganan bencana sudah viral. Pemerintah daerah pun sudah memberi klarifikasi.
Tapi di tengah riuhnya debat “siapa yang marah, siapa yang benar”, ada satu pertanyaan yang tidak boleh tenggelam:
Apakah bantuan yang dilaporkan, benar-benar sama dengan yang dirasakan masyarakat?
DI BALIK ANGKA ADA WAJAH MANUSIA
Dalam bencana, angka bukan sekadar angka. Data bukan sekadar lembar administrasi.
Di balik setiap karung beras ada keluarga yang menunggu. Di balik setiap dus mie ada anak yang lapar. Di balik setiap tenda ada warga yang tidur dalam ketidakpastian.
Sebelum video itu viral, sudah terdengar keluhan dari warga Lamba Leda Utara. Dugaan perlakuan khusus di posko, distribusi yang tidak merata. Keluhan itu disebut memicu keresahan.
FUNGSI PENGAWASAN, BUKAN PERLAWANAN
Camat Lamba Leda Utara membawahi 11 desa. Wajar jika ia bertanya:
Jika bantuan terbatas, bagaimana nasib desa lain?
Apakah semua posko dapat perlakuan sama?
Apakah distribusi benar berdasarkan kebutuhan?
Pertanyaan seperti itu bukan ancaman. Itu fungsi pengawasan.
“Pejabat yang bekerja untuk rakyat tidak perlu takut pada pertanyaan. Yang seharusnya takut adalah mereka yang bermain-main dengan amanah rakyat.”
JANGAN JADIKAN BENCANA LADANG KEPENTINGAN
Ruang bantuan bencana sangat sensitif. Jangan sampai penderitaan warga jadi kesempatan segelintir orang.
Jangan sampai 1 rupiah, 1 dus, 1 jatah pun hilang dari hak korban.
Publik tidak butuh pejabat yang pandai menjelaskan setelah viral. Publik butuh pejabat yang jujur.
Bantuan ini milik rakyat.
***
