ISTANA NETIZEN.com – Polemik pernyataan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, soal Program Makan Bergizi Gratis kembali disorot setelah muncul dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Melalui akun Facebook pribadinya, Sabtu 6 Juni 2026, pengamat publik Rudi Sinaba menilai kritik Tiyo yang sempat disebut “berlebihan” oleh Istana kini menemukan relevansinya.
Gambar tangkapan layar Rudi Sinaba.
Gambar tangkapan layar : Rudi Sinaba.
Plesetan Tiyo Picu Kegaduhan Nasional
Rudi membuka tulisannya dengan mengingatkan kegaduhan nasional yang dipicu plesetan Tiyo.
Gambar tangkapan layar : Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM,
“Pernyataan Tiyo Ardianto yang memplesetkan MBG menjadi ‘Maling Berkedok Gizi’ dan menyebut SPPG sebagai ‘Satuan Penjilat Prabowo-Gibran’ sempat memicu kegaduhan nasional,” tulis Rudi.
Istana Sebut Kritik Tak Berbasis Fakta
Saat itu, menurut Rudi, Istana merespons keras.
“Kritik itu dianggap berlebihan, tidak berbasis fakta, bahkan dinilai menghina jutaan pekerja dan puluhan juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, memposisikan mahasiswa sebagai “kelompok yang terlalu cepat menuduh sebelum memahami kenyataan”.
Sejarah Menjawab Lewat Fakta, Bukan Bantahan
Namun Rudi menegaskan bahwa sejarah sering menjawab kritik bukan lewat bantahan resmi, melainkan fakta yang muncul belakangan.
“Dan ketika fakta itu datang, yang berubah bukan hanya isi perdebatan, melainkan juga posisi mereka yang sebelumnya merasa paling yakin berada di pihak kebenaran,” kutip Rudi.
Kritik Tiyo Lahir dari Kegelisahan Tata Kelola
Ia menilai kritik Tiyo “tidak lahir dari ruang hampa”. Kritik itu, tulisnya,
“muncul dari kegelisahan atas besarnya anggaran publik yang dikelola, minimnya transparansi, munculnya dugaan konflik kepentingan, hingga kekhawatiran bahwa program yang menyentuh puluhan juta warga itu dapat berubah menjadi instrumen mobilisasi dukungan politik dan rente kekuasaan.”
Pemerintah Fokus pada Gaya Bahasa, Bukan Substansi
Rudi menyoroti fokus pemerintah saat kritik dilontarkan.
“Pada saat kritik itu dilontarkan, pemerintah memilih fokus pada gaya bahasa Tiyo. Plesetan dianggap masalah utama. Pilihan diksi dipersoalkan. Nada kritik diperdebatkan,” ungkapnya.
Dugaan Korupsi BGN Ubah Arah Perdebatan
Padahal, beberapa bulan kemudian, publik dihadapkan pada kabar serius.
“Dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional, polemik jual beli titik SPPG, konflik kepentingan dalam pengelolaan program, hingga proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat,” tulis Rudi.
Akibatnya,
“Tiba-tiba pertanyaan yang dulu dianggap terlalu sinis berubah menjadi sesuatu yang layak diperiksa lebih jauh.”
Kritik Sasar Tata Kelola, Bukan Menu Makanan
Menurut Rudi, substansi kritik mahasiswa sejak awal bukan soal menu makanan.
“Kritik mereka menyasar sesuatu yang lebih mendasar: tata kelola kekuasaan. Sebab dalam praktik administrasi publik, korupsi hampir tidak pernah dimulai dari dapur. Ia biasanya dimulai dari meja rapat, surat keputusan, penunjukan pihak tertentu, dan akses terhadap proyek yang bernilai besar,” tegasnya.
Beban Pembuktian Berpindah ke Pemerintah
Rudi menyebut ada ironi ketika Istana dulu menuntut bukti dari Tiyo.
“Kini setelah muncul berbagai dugaan penyimpangan, publik justru mulai bertanya kepada pemerintah: apakah mekanisme pengawasan program sebesar itu memang sudah cukup kuat sejak awal? Beban pembuktian perlahan berpindah tangan,” paparnya.
Kasus Hukum Tak Otomatis Vonis Seluruh Program
Meski begitu, Rudi mengingatkan publik agar tidak terjebak generalisasi.
“Keberadaan kasus hukum tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pelaksana MBG korup. Tidak pula membuktikan bahwa SPPG adalah penjilat Prabowo dan Gibran. Menyimpulkan demikian sama kelirunya dengan menganggap kritik mahasiswa otomatis menghina semua penerima manfaat program,” tulisnya.
Substansi Kritik Punya Pijakan Faktual
Namun ia menegaskan satu hal yang sulit dibantah.
“Sebagian substansi kritik ternyata memiliki pijakan faktual. Ketika dugaan jual beli titik SPPG muncul, ketika konflik kepentingan mulai dibongkar, ketika aparat penegak hukum mulai bekerja, publik memperoleh alasan untuk melihat kritik mahasiswa secara berbeda,” ujar Rudi.
Kritik itu, lanjutnya,
“bukan sebagai ramalan yang pasti benar, melainkan sebagai alarm yang mungkin berbunyi lebih awal daripada yang diinginkan penguasa.”
Masalah Utama: Kekuasaan Merasa Kritik Pasti Salah
Bagi Rudi, persoalan utama bukan pada kerasnya kritik.
“Persoalan terbesar justru ketika kekuasaan terlalu percaya bahwa kritik pasti salah. Sebab sejarah politik menunjukkan bahwa banyak skandal besar pada awalnya selalu terdengar seperti tuduhan yang berlebihan. Sampai suatu hari dokumen muncul. Sampai suatu hari saksi berbicara. Sampai suatu hari aparat hukum mengetuk pintu,” tulisnya.
Polemik Ini Soal Kerendahan Hati Negara
Menutup opininya, Rudi menilai polemik Tiyo dan Istana bukan soal siapa yang lebih kasar.
“Polemik itu berbicara tentang sesuatu yang lebih penting: apakah negara cukup rendah hati untuk mendengarkan kegelisahan publik sebelum kegelisahan itu berubah menjadi perkara hukum,” katanya.
Satire Keras Simpan Pertanyaan Sederhana
Ia pun melontarkan pertanyaan reflektif.
“Mungkin yang perlu ‘dikunyah’ lebih lama bukan kritik mahasiswa. Mungkin yang perlu dikunyah lebih lama justru keyakinan bahwa setiap kritik keras pasti lahir dari kebencian,” tutup Rudi.
Kemudian menambahkan
“Sebab terkadang, di balik satire yang berlebihan, tersembunyi pertanyaan yang sangat sederhana: siapa yang mengawasi para pengawas ketika uang rakyat mulai mengalir dalam jumlah yang luar biasa besar?”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Badan Gizi Nasional terkait opini Rudi Sinaga tersebut.***
Penulis Opini : Rudi Sinaba
Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
