Jakarta, Istana Netizen.Com – Cendekiawan Yudi Latif menegaskan bahwa penyehatan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemilu dan sosok pemimpin penyelamat. Melalui tulisannya yang diunggah Minggu 7 Juni 2026, Yudi mengajak publik berkaca pada buku _Democracy for Realists_ karya Christopher H. Achen dan Larry M. Bartels.
Buku Penting yang Guncang Asumsi Demokrasi
Yudi membuka opininya dengan menyebut karya tersebut sebagai rujukan penting.
Gambar tangkapan layar : Yudi Latif
“Saudaraku, Christopher H. Achen dan Larry M. Bartels menerbitkan buku penting: _Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government_ (2016),” tulis Yudi.
Pemilu Tak Otomatis Lahirkan Pemerintahan Responsif
Menurut Yudi, buku itu membongkar asumsi lama soal demokrasi.
“Buku ini mengguncang pengandaian bahwa dalam demokrasi pemilih adalah warga rasional yang menilai kualitas kandidat, mempelajari program, mengevaluasi kebijakan, lalu memilih yang tepat. Pemilu menjadi katalis yang menghubungkan pilihan rasional dan kepemimpinan responsif,” jelasnya.
Identitas dan Afeksi Lebih Menentukan Pilihan Politik
Namun, realitas yang dipaparkan kedua penulis jauh berbeda.
“Bagi kedua penulis, realitas tak sesederhana itu. Pilihan politik lebih sering dibentuk oleh identitas, loyalitas kelompok, afeksi, pengalaman hidup, simbol-simbol kedekatan,” ungkap Yudi.
Ia menambahkan,
“Banyak pemilih bahkan tak memiliki informasi memadai dan tetap mendukung atau menolak pemimpin terlepas dari kinerjanya.”
Masalahnya Ekspektasi Berlebihan, Bukan Rakyat Tak Rasional
Yudi menegaskan letak persoalan demokrasi modern bukan pada pemilih.
“Karena itu, masalah demokrasi bukan pada rakyat yang kurang rasional, melainkan pada harapan berlebihan terhadap kemampuan individu memahami kompleksitas politik modern,” katanya.
Relevansi untuk Indonesia: Jangan Cuma Harapkan Juru Selamat
Pelajaran dari buku itu, kata Yudi, sangat relevan bagi Indonesia.
“Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Demokrasi tak boleh berhenti sebatas pemilu dan tak bisa disehatkan hanya dengan mengharap juru selamat. Kita terlampau percaya pada niat tulus pemimpin dan kemampuan rakyat memilih yang terbaik,” tulisnya.
Negara Baik Berjalan dengan Manusia Biasa
Ia mengkritik kecenderungan menggantungkan nasib bangsa pada satu figur.
“Kita kerap menggantungkan harapan pada figur kuat dan visioner, seolah satu orang dapat menuntaskan seluruh persoalan bangsa,” ujar Yudi.
Ia melanjutkan.
“Padahal negara baik bukan yang sesekali melahirkan pemimpin luar biasa, melainkan yang tetap berjalan dengan manusia biasa.”
Demokrasi Harus Bersandar pada Penguatan Institusi
Bagi Yudi, kunci demokrasi bukan keterpilihan tokoh terbaik.
“Maka, demokrasi tak seharusnya diandaikan pada keterpilihan yang terbaik, melainkan pada penguatan institusi: haluan negara sebagai konsensus bersama, partai politik sehat, birokrasi profesional, pengadilan independen, media bebas, masyarakat sipil aktif—sebagai pengaman siapa pun yang terpilih,” tegasnya.
Pencitraan Jadi Masalah Saat Geser Akuntabilitas
Yudi tak menampik peran simbol dalam politik.
“Politik pencitraan bukan masalah utama—manusia memang merespons simbol dan figur,” tulisnya.
Namun ia mengingatkan,
“Masalah muncul ketika pencitraan menggantikan institusi, popularitas mengalahkan kapasitas, dan reputasi menggeser akuntabilitas.”
Institusi Harus Kuat Menanggung Ketidaksempurnaan
Menutup tulisannya, Yudi merumuskan syarat demokrasi yang sehat.
“Penyehatan demokrasi Indonesia tak bisa cuma menanti ketepatan pilihan rakyat atau kebijaksanaan pemimpin, melainkan pada kemampuan membangun institusi yang cukup kuat untuk menanggung ketidaksempurnaan manusia,” pungkas Yudi.
Penulis / Editor : Tim Redaksi Istana Netizen
