Istana Netizen Com, Surabaya
– Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menagih jawaban resmi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait permintaan data kader PDIP yang disebut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga Senin (20/7/2026), surat resmi DPP PDIP bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 belum mendapat balasan dari BGN. Surat tersebut diteken langsung oleh Hasto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
“Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP, ya kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban. Kami akan tunggu. Kalau tidak, kami akan kirim surat kembali,” kata Hasto di Surabaya, dilansir CNN Indonesia Senin (20/7/2026).
Respons atas Pernyataan Wakil Kepala BGN
Langkah PDIP ini merespons pernyataan Wakil Kepala BGN saat itu, Nanik S Deyang, yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG.
Menurut Hasto, PDIP telah menerbitkan instruksi internal sejak 24 Februari 2026 yang melarang kader di eksekutif, legislatif, maupun struktural memanfaatkan MBG untuk mencari keuntungan finansial.
“Program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan, termasuk oleh kekuasaan, termasuk disalahgunakan untuk kepentingan pemburu rente dan rakyat justru dikorbankan,” tegasnya.
Sanksi Menanti Kader yang Terbukti Terlibat
Hasto menegaskan, PDIP akan langsung memanggil kader untuk klarifikasi begitu menerima laporan dan data dari BGN. Jenis sanksi akan disesuaikan dengan pelanggaran.
“Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDIP masih menunggu kejelasan dari BGN.
“Kita kan masih menunggu yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena dinyatakan oleh wakil kepala BGN saat itu seluruh partai terlibat dalam program tersebut yang pendekatannya adalah pendekatan proyek,” tutur Hasto.
PDIP Tawarkan Model Alternatif Berbasis Gotong Royong
Hasto menilai kritik PDIP bukan pada gagasan dasar MBG, melainkan pada metode pelaksanaan yang bersifat top-down. Ia menyebut partainya telah memiliki banyak model program peningkatan gizi yang lebih partisipatif.
Ia mencontohkan model yang dikembangkan Tri Rismaharini di Surabaya, model Idham Samawi di Bantul lewat program pemberian tiga ekor ayam untuk dikembangbiakkan dan telurnya dikonsumsi anak sekolah, serta model Banyuwangi yang terintegrasi dengan penanganan stunting dan melibatkan warung rakyat di sekitar sekolah.
“Yang dikritik oleh PDIP Perjuangan sejak awal kan dari sisi pelaksanaannya yang top-down. Dari sisi metodologi, dari sisi pendekatan. Pendekatannya kan makan untuk rakyat, meningkatkan gizi untuk rakyat. Itu bagian dari platform PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di sela menghadiri ujian disertasi tahap II pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago pada Program Doktor FISIP Unair.***
Penulis: Tim Isu Politik
Editor: AJ
